PERSIAPAN MILITER INDONESIA DI TAHUN 2020
DIKAITKAN DENGAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL INDONESIA
(PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SOFTSKILL)
DISUSUN OLEH
:
NAMA : WENY WIDIAWATI
KELAS : 2EA33
NPM :19213248
MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DOSEN : BPK SRI WALUYO
FAKULTAS
EKONOMI MANAJEMEN
UNIVERSITAS
GUNADARMA
TAHUN 2015
A. PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Perkataan politik
berasal dari bahasa Yunani yaitu
Polistaia, Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri/berdiri
sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang
berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan
beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :
1.
Dalam
arti kepentingan umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum atau segala
usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di
Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip,
keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan
alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.
2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap
lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita/keinginan atau keadaan yang
kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya :
1) proses pertimbangan
2) menjamin terlaksananya suatu usaha
3) pencapaian cita-cita/keinginan
Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok
individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara.
Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang
berkaitan dengan :
a. Negara
Adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang
memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Dapat dikatakan
negara merupakan bentuk masyarakat dan
organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.
b. Kekuasaan
Adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk
mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya.
Yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan adalah bagaimana cara memperoleh
kekuasaan, bagaimana cara mempertahankan kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu
dijalankan.
c. Pengambilan keputusan
Politik adalah pengambilan keputusan melaui
sarana umum, keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.
Yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah siapa
pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.
d. Kebijakan umum
Adalah suatu kumpulan keputusan yang diambill
oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai
tujuan itu.
e. Distribusi
Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat.
Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara
adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai
secara mengikat
Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art
of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam
peperangan.
Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan
tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang
adalah kelanjutan dari politik Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata
strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan,
tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olah
raga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan
atau pencaipan suatu tujuan.
Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan
untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi
nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu
memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional
yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting
sebagai kerangka acuan dalam penyususan politik strategi nasional, karena
didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi
bangsa Indonesia.
Politik strategi nasional yang telah berlangsung
selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun
1985 berkembang pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga negara
yang diatur dalam UUD 1945 merupakan suprastruktur politik, lembaga-lembaga
tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang
berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup
pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi
kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok
penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat
bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik strategi nasional
ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini
Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden secara
langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh
rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi
Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan
pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang
dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan
pembangumnan selama lima tahun. Sebelumnya Politik dan strategi nasional
mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR.
Proses penyusunan politik strategi nasional pada
infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat
Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus
mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan
mencantumkan sasaran masing-masing sektor/bidang.
Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki
peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang
dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden.
B. PEMBAHASAN
Persiapan Militer Indonesia di Tahun 2020: 8 Tahun Lagi, Perang Beralih ke Asia Pasifik!?
Written By KAIDIR MAHA LEUWALANG on Minggu, 21 Juli 2013 | 17.34
sumber : http://indocropcircles.wordpress.com
“Pergeseran kekuatan militer AS ke Asia Pasifik bukanlah hal sederhana. Bisa jadi, pada 8 tahun ke depan, “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini. Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapinya.” (Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia)
Rencana Amerika Serikat
(AS) menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga
tahun 2020 mendatang, membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk
Indonesia.
Tahun 2020 itu tidak
lama. Dalam 8 tahun ke depan, Indonesia sudah terkurung oleh
pangkalan-pangkalan militer AS. Apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk
menyadari dan memahami persepsi ancaman yang sebenarnya sedang dihadapi?
Menurut pengamat
Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie,
dengan kondisi seperti ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi
elite kita untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan
Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi
politik di kawasan.
Connie menilai,
pergeseran kekuatan militer AS ke Asia Pasifik bukanlah hal sederhana. Bisa
jadi, pada 8 tahun ke depan, “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur
perdagangan akan beralih ke kawasan ini.
Indonesia harus
menyiapkan diri untuk menghadapinya. Berikut petikannya:
Bagaimana anda
melihat dinamika perkembangan militer AS saat ini?
Kebanyakan dari kita,
atau bangsa AS sendiri, tidak ingin mengakui, bahwa, AS telah mendominasi dunia
melalui kekuasaan militernya. Dengan alasan kerahasiaan negara, warga AS
sendiri sering tidak menyadari bahwa pendudukan pasukan-pasukan AS sesungguhnya
telah mengepung planet bumi ini. Kecuali kawasan Antartika.
Mudah dan banyak cara
dalam melacak jejaknya, seperti dengan menghitung seberapa banyak jumlah koloni
milter yang ada di berbagai belahan dunia.
Pada Abad-20 ini, yang
dimaksud dengan koloni bisa terjelma dalam berbagai gaya, salah satunya melalui
pangkalan militer yang berada di negara lain. Dengan cara ini, kita bisa ikuti
koloni yang terbentuk dan menyebar ke seantero dunia dan melahirkan “kekaisaran
militer” AS.
Pada perspektif
dinamika politik global, kita bisa menyimak bagaimana kekaisaran militer AS
semakin tumbuh menuju wujudnya tahun 2020 nanti. Saat ini tengah berproses,
sejak Presiden Goerge Walker Bush menetapkannya pada 14 Januari 2004 lalu.
Bisa digambarkan seperti apa ‘Kekaisaran
Militer AS’ itu?
Salah satu cara
memahaminya, dengan memahami jumlah dan ukuran dari aspirasi “kekaisaran
militer” AS tersebut. Lebih dari setengah juta tentara formal plus
mata-mata yang terselimuti melalui jejaring lembaga donor, teknisi, guru, serta
badan usaha sudah tersebar membentuk koloni di negara-negara lain.
Air Craft Carrier USS Nimitz
Bukan hanya di darat, juga
mendominasi lautan hingga samudera. Mereka membangun kekuatan Angkatan Laut
yang hebat dengan mencantumkan nama-nama pahlawan mereka pada kapal induknya,
seperti: Kitty Hawk, Constellation, Enterprise, John F. Kennedy, Nimitz, Dwight
D. Eisenhower, Carl Vinson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George
Washington, John C. Stennis, Harry S. Truman, dan Ronald Reagan.
Selain itu, begitu
banyak pangkalan rahasia dibangun dan difungsikan hanya sekedar untuk memonitor
apa yang dikerjakan masyarakat dunia.
Mereka mampu memonitor
apa yang isi percakapan, surat menyurat baik lewat fax atau pun email
antara satu sama lainnya, termasuk atas warga negara AS sendiri.
Di Okinawa, pulau
paling selatan Jepang yang telah menjadi koloni militer AS selama 58
tahun, terdapat 10 pangkalan korps marinir, termasuk korps marinir
Futenma dan stasiun udara yang menduduki 1,186 Ha di pusat kota.
Selain itu, di Inggris
terdapat senilai US$5 miliar instalasi miliiter dan mata-mata AS yang
disamarkan sebagai pangkalan Royal Air Force.
Sebenarnya berapa jumlah pangkalan
militer AS di luar negaranya?
Diyakini jumlah pangkalan militer AS di luar negaranya jumlahnya telah mencapai lebih dari 1,000 pangkalan di negara berbeda. Bahkan, Pentagon sekalipun mungkin tidak tahu secara pasti jumlah setiap penghuninya.
Data resmi dari
Departement of Defence (DoD) pada laporan struktur tahun fiskal 2003 menyebut,
Pentagon memiliki 702 pangkalan di luar negeri di 130 negara. Jumlah itu, belum
termasuk 6.000 pangkalan di wilayah AS sendiri.
Pada pangkalannya di
luar negeri, jumlah tentara AS yang tak berseragam mencapai 253,288 personel.
Mereka juga mempekerjakan 44,446 orang lainnya sebagai staff tambahan
lokal yang disewa.
Pentagon mengklaim,
pangkalannya mencakup 44,870 barracks, hangars, rumah sakit, dan
bangunan lain yang dibeli atau disewa sebanyak lebih dari 4,844 bangunan.
Lantas bagaimana?
Gambaran itu membawa
kita pada kesadaran bahwa sebenarnya hanya sedikit sekali ruang yang
ditinggalkan di planet bumi ini yang tidak terisi oleh kekuatan militer AS. Dan
ruang kosong itu, adalah kawasan kita, wilayah Indonesia terus menuju arah
bawah melalui Samudera Hindia ke arah Antartika.
Bagaimana anda
melihat kaitan kondisi ini dengan reformasi TNI?
Sejak reformasi 1998,
pembangunan profesionalisme TNI masih menemui banyak hambatan. Tekad kuat TNI
untuk menjadi militer profesional yang berfungsi sebagai alat pertahanan
negara, tidak serta-merta bisa diwujudkan.
Memprofesionalkan
militer, bagaimana pun juga menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh
kedua pihak, yakni sipil dan militer itu sendiri.
Militer perlu dukungan
sipil atas persoalan alokasi “anggaran” dalam rangka mengatasi berbagai ancaman
yang timbul.
Yang perlu kita ingat,
kabinet pemerintahan bisa saja silih berganti, tetapi road map pertahanan
jangka panjang adalah sesuatu yang harus diisi dengan komitmen tinggi seluruh
elemen bangsa untuk memenuhinya.
Apakah penyebab
hambatan pembangunan profesionalisme TNI?
Bila kita realistis dan
berpikir kritis, sampai hari ini, ketidaksepakatan di kalangan pemimpin sipil
mengenai beberapa konsep kebijakan pertahanan keamanan negara menjadi penyebab
inkonsistensi dan terhambatnya muncul regulasi yang diperlukan.
Persoalan bertambah
kompleks, ketika munculnya wacana bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang
tak dapat disatukan.
Disadari atau tidak, jika virus berpikir bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang tak dapat disatukan, dan sengaja disebarkan secara sistematis. Akhirnya akan membuat sipil semakin tidak memahami fungsi militer untuk kepentingan eksistensi negara.
Seolah-olah, militer
tidak dibutuhkan lagi dalam negara berdemokrasi. Padahal, pembangunan demokrasi
sebuah negara sangat butuh “pengawal”. Peran militer dalam menjaga demokratisasi
di sebuah negara yang berdaulat, sangat penting.
Pandangan anda
soal pertentangan militer dan demokrasi itu?
Militer dan demokrasi
bukanlah sesuatu yang bertentangan. Lihat saja AS. Sebagai negara yang
mengklaim paling berdemokrasi di muka bumi, faktanya memiliki militer yang
paling kuat di dunia.
Bukan hanya di dalam
negeri, tapi tumbuh berkembang, bak kecambah di musim hujan menjadi
koloni-koloni di berbagai belahan bumi. Militer hadir sebagai komponen inti
untuk menjaga kedaulatan negara.
Tak terbayangkan apa yang akan terjadi di masa datang jika Indonesia tidak segera memperkuat TNI untuk menghadapi “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan.
Ingat, Indonesia adalah
jantung maritim Asia dan bisa menghindar dari dampak langsung dan tidak
langsung serta harus dihadapi.
Mengapa militer
AS bisa begitu mendominasi dunia?
Karena instalasi
pangkalan militernya di luar negeri membawa keuntungan tak terkirakan untuk
kemajuan industri usaha dan ekonomi sipil mereka. Mulai dari desain pembuatan
senjata untuk angkatan bersenjata, pakaian untuk tentara berseragam dan pasukan
tidak berseragam yang tercatat ada 253,288 personil berikut keluarganya yang
belum termasuk didalamnya, stok makanan dan bisnis fasilitas liburan bagi
tentara.
WAR IS PROFIT
Hampir sebagian besar
sektor ekonomi AS sebenarnya mengandalkan militer untuk target penjualannya.
Satu contoh kecil,
misalnya terhadap pangkalan militer AS di Irak. Untuk pangkalan itu, DoD harus
memesan extra ration of cruise missiles dan depleted-uranium
armor-piercing tank shells.
Selain itu, DoD juga
mengakuisisi sebanyak 273,000 botol sunblock yang dianggap sama
pentingnya seperti rudal bagi para tentaranya disana.
Belum lagi DoD harus
menyediakan biaya binatu, dapur, surat menyurat dan pengiriman barang, serta cleaning
services yang telah dikontrak militer dari perusahaan swasta, juga menjadi
bagian dari kegiatan membangun dan mengembangkan sektor ekonomi AS.
Diketahui, sepertiga
dari dana US$ 30 miliar tambahan yang dianggarkan untuk perang Irak, habis
untuk service layananan bagi kenyamanan tentara AS.
Dengan begitu,
keberadaan mereka di front-front perang tampak sama seperti kehidupan di rumah
ala Hollywood. Selain itu pengamanan juga dilakukan melalui sub-kontrak pada private
military companies seperti Brown & Root, DynCorp, dan the Vinnell
Corporation.
Artinya, AS
memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi prajurit militernya?
The Washington Post
pernah mengkritisi kondisi yang terjadi di Fallujah, bagian barat Baghdad.
Bagaimana pelayan-pelayan berkemeja putih bercelana hitam dan berdasi kupu-kupu
bertugas setiap malamnya melayani makan malam untuk petugas dari 82nd
Airborne Division.
Beberapa dari pangkalan
ini, karena sangat luasnya, membutuhkan 9 trayek bus internal untuk tentara dan
kontraktor sipil di dalam area berkawat tersebut.
Pangkalan Anaconda,
kantor pusat divisi brigade ke-3 dan infanteri ke-4 yang bertugas menjadi
‘polisi’ sepanjang 1.500 mil persegi di wilayah Irak, ke Utara Bagdad, hingga
Samarra, menempati area besar seluas 25 kilometer persegi dan penyediaan perumahan
untuk sebanyak 20.000 pasukan.
Untuk keperluan
spritual, misionaris bagi militer AS, mereka dilayani perusahaan penerbangan
sendiri. Tentara AS juga dilayani perusahaan penerbangan dengan armada untuk
penerbangan jarak jauh sehingga mampu menyambungkan langsung post dari
Greenland hingga Australia.
Bagaimana dengan
kita?
Wah, anda bisa
bayangkan sendiri. Betapa jauhnya dengan cara kita memperlakukan personil
militer. Untuk melaksanakan tugas negara pun kadang harus berutang hanya
sekadar untuk membeli obat nyamuk di warung setempat.
Atau harus terdampar di
pulau terluar menjaga perbatasan dengan segala fasilitas yang sangat terbatas
dan minim.
Asia Pasifik
jadi target ekspansi AS selanjutnya, bagaimana anda melihatnya?
Perkembangan terkini kekaisaran militer AS, bisa disimak dari pernyataan Menteri Pertahanan, Panetta yang menyatakan bahwa 60 persen kekuatan militer AS akan pindah ke kawasan Asia Pasifik mulai 2012 hingga 2020.
Reposisi pangkalan
tersebut ada dibawah kendali dan tanggung jawab Andy Hoehn, Wakil Menhan AS
untuk bidang strategi.
Hoen dan dan
rekan-rekannya mengatur tahapan implementasi akan apa yang disebut Goerge Bush
dulu sebagai strategi perang pencegahan terhadap “persatuan negara-negara
merah dan orang-orang jahat”.
Negara-negara “persatuan orang-orang jahat” ini oleh AS telah diidentifikasikan sebagai “busur ketidakstabilan” yang tersebar dari mulai daerah Andes di Colombia terus ke arah Afrika Utara dan kemudian menyapu negeri negeri seberang Timur Tengah, hingga termasuk Filipina dan Indonesia.
Jadi, perang terhadap
terorisme adalah sebagian kecil dari alasan untuk semua strategisasi militer AS
di belahan dunia. Yang sebenarnya adalah untuk membangun cincin baru dari
Pangkalan militer sepanjang khatulistiwa guna memperluas kekaisaran militer AS
dalam mendominasi dunia.
Kebijakan
pertahanan yang seperti apa, bagi Indonesia menyikapi kondisi ini?
Arah kebijakan
pertahanan negara Indonesia saat ini telah berubah dari threat based planing
ke capabilities based planning. Itu sudah ditetapkan. Soalnya kemudian,
apakah kita sudah sepakat sebagai bangsa untuk memahami persepsi ancaman yang
sebenarnya sedang dihadapi dalam waktu dekat, sebagai dampak tersebarnya 60
persen kekuatan militer AS ke kawasan ini.
Persis sama seperti saat Irak akan digempur melalui persiapan Operation of Enduring Freedom, dimana saat ini Indonesia sama juga “sudah terkurung” seperti Irak, oleh pangkalan-pangkalan AS sejak titik di Diego Garcia, Christmas Island, Cocos Island, Darwin, Guam, Philippina, terus berputar hingga ke Malaysia, Singapore, Vietnam hingga kepulauan Andaman dan Nicobar beserta sejumlah tempat lainnya.
Dengan kondisi ini,
jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite Indonesia untuk segera
mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih
tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik di kawasan.
Indonesia juga harus
memperkuat TNI sebagai aktor pertahanan yang tugas utamanya adalah untuk
melindungi segenap wilayah kedaulatan termasuk kekayaan dan kesejahteraan
penduduknya.
Apa yang paling
mendesak untuk dilakukan?
Persoalan yang paling
mendesak dan menjadi kewajiban sipil adalah perumusan dan penyusunan landasan
serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dalam konteks tugasnya
sebagai garda terdepan bangsa untuk menjalankan misi pertahanannya.
Kondisi hari ini, TNI
terbentuk menjadi tentara yang ditekankan hanya pada kemampuan stabilisasi dan
rekonstruksi, tetapi tidak sebagai tentara profesional yang memiliki kemampuan outward
looking defences seperti bagaimana seharusnya.
Keberhasilan
pembangunan landasan hukum ini, sebenarnya sangat terkait dengan visi politik
dan visi transformasi militer untuk membangun kekuatan berdasarkan threat
dan capabilities yang seharusnya dimiliki oleh kalangan sipil penentu
kebijakan pertahanan.
Konstalasi politik keamanan kawasan telah berubah signifikan dan ancaman telah muncul mengikuti trend geopolitik yang berjalan. Kebijakan luar negeri Indonesia harus di re-shaping dalam cita-cita kita membangun keseimbangan regional yang merupakan tugas terbesar kita.
Semakin cepat terjawab,
semakin baik. Sehingga kita tahu TNI seperti apa yang harus dipersiapkan
untuk mengantisipasinya.
Pendapat anda,
apa yang paling penting dalam membangun profesionalitas TNI?
Hal yang terpenting
bukan semata persoalan mana Alutsista yang perlu diganti dan mana yang masih
layak pakai. Lebih dari itu, dalam membangun TNI yang profesional dan berwibawa
di mata internasional, diperlukan sebuah grand strategy and design atas
postur TNI. Postur TNI yang ideal untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang
segera akan terbentang di kawasan ini dalam 8 tahun mendatang.
Meski dengan kemampuan Indonesia saat ini, komposisi ideal sulit diwujudkan dalam kenyataan. Namun tanpa standar ideal, kita tidak akan pernah tahu kemana tujuan negara ini 100 atau 200 tahun yang akan datang. Bagaimana TNI yang kita cintai harus dibangun untuk itu.
Bagaimanapun juga, standar
ideal sangat dibutuhkan sebagai panduan dalam mencapai cita-cita pembangunan
akan postur TNI yang kuat, berwibawa, mumpuni dan profesional dalam menghadapi
ancaman-ancaman atas kedaulatan kita sebagai bangsa yang kaya dan besar.
C. PENUTUP
Kesimpulan
Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan memahami
kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia
dapat dilaksanakan di segala bidang salah satunya adalah bidang militer pertahanan indonesia . Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di
Indonesia . Kemudian , Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun
1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 harus menjadi acuan
penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia
. Selain itu pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia di tentukan
oleh tujuh unsur pokok yang telah kita bahas sebelumnya .
Keberhasilan politik dan strategi pembangunan Indonesia dalam bidang militer akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga Negara teutama para penyalemggara Negara memiliki moraliyas, semangat,serta sikap mental.
Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela Negara serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral ketuhanan yang maha esa serta kemanusian yang adil dan beradab.
Sumber Referensi
Lembaga
Ketahanan Nasional, 1995, Ketahanan
Nasional, Balai Pustaka, Jakarta
http://kamipaeduli.blogspot.com/2013/07/persiapan-militer-indonesia-di-tahun.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar